Radio Smart FM

Optimalkan Pasar Lelang Agro, Pemprov Serahkan ke Puskompas

Wed, 16 May 2012 11:02:00 +0800

Ketua Puskompas Sulsel Sudirman Mumba mengungkapkan, penyerahan pengelolaan pasar lelang ke lembaga independent merupakan bentuk revitalisasi program tersebut. Di Indonesia terdapat 5 provinsi yang dijadikan pilot project. Diantaranya Sulsel, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Puskompas awal Mei ini.

Tahap awal, kegiatan pasar lelang akan digelar akhir Mei ini dan difokuskan pada 4 jenis komoditi yakni beras, jagung, rumput laut, dan kakao. Kabupaten sentra komoditi tersebut masih diinventarisir. Harga jual komoditi yang dipasarkan tersebut dijamin menguntungkan petani.

Selama pasar lelang digelar, petani berhak menentukan harga jual komoditinya. Jika dibeli dengan harga murah, Puskompas Sulsel akan memasukkannya ke gudang melalui program resi gudang. Sehingga, petani tidak dirugikan karena dapat memperoleh modal kerja dari perbankan sambil menunggu harga jual komoditi meningkat. (Fajar Hermanto)

Pelabuhan Garongkong Diusulkan Jadi Pelabuhan Internasional

Wed, 16 May 2012 11:01:00 +0800

Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan, pelabuhan garongkong rencananya ditetapkan sebagai jalur eksport dan import. Termasuk distribusi pupuk. Garongkong dinilai sangat potensial ditetapkan sebagai pelabuhan internasional karena memiliki kedalaman hingga 20 meter. Kebijakan tersebut juga bertujuan mengurangi beban Pelabuhan Soekarno-Hatta yang selama ini menjadi satu-satunya jalur utama distribusi barang.

Pelabuhan Soekerano-Hatta akan diusulkan sebagai pusat distribusi container. Sedangkan curah dialihkan ke pelabuhan garongkong. Dicontohkan, kebutuhan pupuk setiap tahun mencapai 600.000 ton. Jika tetap dibongkar di Pelabuhan Soekarno Hatta dikhawatirkan menambah daftar tunggu kapal yang bersandar. Pemerintah Sulsel mengaku, telah memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Hanya saja anggarannya masih tahap pembahasan.

Syahrul Yasin Limpo menambahkan, anggaran tersebut rencananya dimanfaatkan untuk memperluas dermaga. Sehingga kapal bertonase besar dapat bersandar di pelabuhan garongkong. Pemerintah Sulsel juga tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Barru untuk membicarakan mekanisme pengelolaannya. Apakah sepenuhnya diserahkan ke PT Pelindo 4 Makassar atau dikerjasamakan dengan swasta. (Fajar Hermanto)

Program Revitalisasi Tambak Butuh Anggaran Rp 300 Miliar

Wed, 16 May 2012 11:00:00 +0800

Kepala Bidang budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Sulsel Sulkaf Latief mengungkapkan, memaksimalkan program industrialisasi perikanan khususnya di sektor budidaya dibutuhkan intervensi pemerintah pusat dalam bentuk pembiayaan. Dari 100.000 hektar tambak di Sulsel, hanya 30% yang dapat dimaksimalkan karena minimnya kemampuan keuangan daerah untuk mengintensifikasi sarana produksi budidaya.

Pemerintah pusat sejauh ini masih memfokuskan pengembangan budidaya, khususnya pada komoditi udang di wilayah pantai utara jawa. Tahun depan, pemerintah pusat berencana merevitalisasi sector perikanan Sulsel. Persiapan yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel diantaranya survey pada dua komoditi unggulan, yakni rumput laut dan udang.

Pelaksaanaan survey tengah dilakukan di wilayah selatan untuk membangun industri pembenihan rumput laut. Sedangkan pengembangan udang akan dilakukan pada 3 daerah yakni Maros, Pangkep, dan Pinrang.

Untuk revitalisasi tambak, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel memprioritaskan perbaikan saluran pada 80.000 hektar tambak. Tahap selanjutnya, peningkatan pola budidaya dengan pemanfaatan plastic mulsa yang mampu meningkatkan ketahanan udang terhadap bakteri. Serta mendorong pengembangan industri pengolahan. Ketiga program tersebut merupakan kebutuhan dasar daerah yang memerlukan bantuan pemerintah pusat. (Muhammad Sofyan)

Dari Industri Kecil Menembus Pasar Dunia

Tue, 15 May 2012 15:31:00 +0800

Kaidah Energi

Tue, 15 May 2012 11:42:00 +0800

Energi adalah suatu daya yang sangat halus, sangat kuat, dan senantiasa bergerak. Benda-benda yang nampak padat dan stabil, baik makhluk hidup maupun benda mati, juga tersusun dari energi. Seperti diri kita ini, juga batu-batu, besi, beton dan kayu, pada dasarnya tersusun atas partikel-pertikel yang sangat kecil yaitu atom-tom. Jika atom-atom ini itu kita urai lagi akan kita temukan energi murni. Dari semua benda semesta, energi yang paling halus adalah pikiran kita.

Setiap energi yang kita keluarkan akan kembali kepada diri kita. Energi positif yang dikeluarkan akan kembali dalam bentuk energi positif. Energi negatif akan kembali dalam bentuk energi negatif. Pengembalian energi tersebut dapat berbentuk: (1) materi; (2) inmateri; (3) deposit. Jumlah dan jenis energi yang kembali kepada diri kita sama dengan jumlah dan jenis energi yang kita keluarkan.

Jika ingin sukses, perbanyaklah menghasilkan energi positif, karena setiap energi positif itu akan kembali dalam bentuk kekayaan materi, kebahagiaan, dan tabungan energi potensial.* (Anshar Akil)

Kendalikan BBM Bersubsidi, Pemprov Bentuk Tim Teknis

Tue, 15 May 2012 09:20:00 +0800

Asisten Bidang Ekonomi Sulsel Yaksan Hamzah telah menginstruksikan, Dinas ESDM menyusun upaya pengawasan penggunaan BBM bersubsidi dengan mengacu Peraturan Presiden tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu. Dalam regulasi tersebut ditegaskan terdapat 3 sektor yang dilarang menggunakan BBM besubsidi. Diantaranya pertambangan, perkebunan, dan kendaraan dinas dari tingkat pusat, daerah, BUMN, hingga BUMD.

Pemerintah Sulsel mengaku, telah menyusun surat edaran yang berisi larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaran dinas. Namun dibatalkan setelah Pemerintah Pusat menunda kenaikan harga BBM bersubsidi. Surat edaran tersebut diantaranya berisi kuota, harga, dan jalur distribusi yang harus dikendalikan. Sehingga tidak terjadi kelangkaan. Sementara itu menurut Gubernur Syahrul Yasin Limpo, pengendalian penggunaan BBM bersubsidi hanya cukup melalui surat edaran. Pemerintah Sulsel mengaku, masih mempelajari lebih lanjut isi Peraturan Presiden yang telah diterbitkan. Termasuk mekanisme pengawasannya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Andi Noorsaman Sommeng melimpahkan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi ke pemerintah daerah. Memaksimalkan hal tersebut, pemerintah provinsi diminta menebritkan peraturan gubernur sebagai penjabaran peraturan presiden. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2012 dijelaskan, terdapat 5 sektor yang berhak mempergunakan BBM bersubsidi. Diantaranya pertanian, perikanan, transportasi, rumah tangga, dan pengusaha mikro. (Fajar Hermanto)

Hingga Juli, Penyerapan Beras Ditarget 242.000 ton

Tue, 15 May 2012 09:19:00 +0800

Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divre 7 Sulselbar Abdul Muis Ali mengungkapkan, sepanjang bulan ini penyerapan beras ditargetkan mencapai 74.000 ton. Bulan berikutnya diharapkan mencapai 41.000 ton seiring berkahirnya musim panen. Peningkatan penyerapan, kembali terjadi pada musim panen Agustus hingga Oktober nanti. Realisasi penyerapan beras sepanjang tahun ini diklaim, meningkat dibanding periode yag sama tahun sebelumnya.

Tingginya penyerapan beras dipengaruhi membaiknya kondisi cuaca. Selain itu, panen raya juga dilaksanakan serentak di semua kabupaten sentra penghasil beras Sulsel. Target penyerapan beras tahun ini sebesar 526.000 ton optimis tercapai.

Terkait harga, HPP yang ditetapkan pemerintah diakui lebih tinggi dibanding harga yang ditawarkan pedagang pengumpul. Sehingga Perum Bulog mudah menyerap beras petani. Berdasarkan data, HPP Gabah Kering Giling ditetapkan sebesar Rp 3.300 perkilogram. Bahkan harga pembelian Bulog lebih tinggi Rp 100 dari HPP GKG. (Fajar Hermanto)

Tingkatkan Kualitas Layanan, PDAM Makassar Pilih Ganti Meteran Air

Tue, 15 May 2012 09:18:00 +0800

Menurut Humas PDAM Kota Makassar Darwis Rapi, kebijakan pemerintah provinsi untuk mentera ulang meteran air tidak efektif dan tidak dijamin kualitasnya dibanding penggantian meteran baru. Hingga saat ini, jumlah meteran yang telah diganti sebanyak 5.000 unit dari 8.000 unit target tahun ini. Diakui, masih terdapat 16.000 meteran air yang membutuhkan perawatan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Irman Yasin Limpo menyebutkan, dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, meteran listrik maupun air harus ditera oleh Badan Metrologi milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Tujuannya memastikan kedua produk tersebut memenuhi standar penggunaannya. Sehingga tidak merugikan konsumen. Berdasarkan sidak yang dilakukan minggu lalu, ditemukan meteran air dan listrik tidak memiliki tanda tera sah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel. (Muhammad Sofyan)

Tingkatkan Nilai Jual Sutera, Pemprov Kembangkan Sistem Pewarnaan Alami

Mon, 14 May 2012 10:24:00 +0800

Kepala UPTD Pengembangan Tekstil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel Iskandar Zulkarnaen mengungkapkan, sistem pewarnaan alam mempergunakan daun mangga, daun jati, dan sebuk gergaji. Sistem tersebut diakui telah disosialisasikan ke pengrajin sentra penghasil sutera, diantaranya Wajo, Soppeng, dan Enrekang.

UPTD Balai Pengembangan Sutera mengklaim, harga jual sutera yang mempergunakan sistem pewarnaan alami mencapai Rp 600.000 perlembar dari Rp 350.000 jika mempergunakan pewarna kimia. Pengembangan sistem pewarnaan alami juga terkait penolakan produk sutera yang mempergunakan bahan kimia pada sejumlah negara di Eropa dan Amerika. Selain itu, regulasi tentang lingkungan hidup juga menegaskan, industry yang mempergunakan bahan kimia wajib memiliki amdal. Sementara, pengrajin sutera di Sulsel masih berskala rumah tangga.

Iskandar Zulkarnaen menambahkan, mengurangi ketergantungan pengrajin terhadap benang import terutama jenis lusi, Kementerian Perindustrian dilaporkan telah memberikan 1 unit alat pemintal yang ditempatkan di Kabupaten Wajo. UPTD Balai Pengembangan Tekstil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel mengaku, untuk menghasilkan sutera dibutuhkan benang jenis lusi dan pakan. Berdasarkan data, dari kebutuhan 200 ton benang, mayoritas diimport dari China. (Fajar Hermanto)

Pengendalian Penggunaan BBM Bersubsidi Diserahkan ke Daerah

Mon, 14 May 2012 10:23:00 +0800

Kepala BPH Migas Andi Noorsaman Sommeng mengungkapkan, Perpres 15 tahun 2012 dijelaskan terdapat 5 sektor yang berhak mempergunakan BBM bersubsidi. Diantaranya pertanian, perikanan, transportasi, rumah tangga, dan pengusaha mikro. Regulasi tersebut juga melarang penggunaan BBM bersubsidi di sektor pertambangan, perkebunan, serta kendaraan dinas milik pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan BUMD. Mengefektifkannya, BPH Migas segera menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Sulsel. Sehingga regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah mengacu pada Perpres nomor 15 tahun 2012. Terutama larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD. Langkah tersebut sebagai bentuk antisipasi kelangkaan akibat penyalahgunaan pemanfaatan BBM bersubsidi. Upaya pengendalian lainnya yakni memperbanyak SPBU yang menyediakan fasilitas pengisian pertamax.

General Manager PT Pertamina Region 7 Sulawesi Adi Nugroho mengaku, dari 340 SPBU di Sulawesi baru 160 unit yang telah menyediakan fasilitas pengisian pertamax. Terkait kuota BBM bersubsidi untuk wilayah Sulawesi tahun 2012, dilaporkan mencapai 3.090.000 kl atau meningkat 7% dari kuota awal. 40% diantaranya dialokasikan ke Sulsel. Mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi, PT Pertamina Region 7 Sulawesi segera berkoordinasi dengan Pemerintah Sulsel untuk menentukan mekanisme pengawasannya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Sulsel Andi Muallim mengaku, rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas dibutuhkan regulasi yang tegas. Khususnya mekanisme pengawasan karena pengguna kendaraan dinas dapat mengganti plat nomornya ketika masuk ke SPBU untuk mempergunakan BBM bersubsidi. (Fajar Hermanto)