Home | Jurnal Makassar | Percepat Pinjaman Lunak, Pemda Diminta Susun Perda

Percepat Pinjaman Lunak, Pemda Diminta Susun Perda

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Pemerintah daerah diminta menyusun peraturan daerah sebagai syarat pencairan pinjaman lunak dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Kepala Kantor Pusat Investasi Pemerintah Soritaon Siregar mengungkapkan, dalam peraturan daerah pemda diminta mencantumkan besaran alokasi dana setiap tahun beserta kisaran bunga berdasarkan perjanjian pinjaman dengan PIP sebagai syarat efektif pencairan dana. Pembuatan regulasi di tingkat daerah ini dinilai penting untuk menekan potensi jumlah pinjaman daerah yang tidak terbayarkan ke PIP.

 

Ditambahkan Soritaon Siregar, tahun ini pihaknya menyiapkan anggaran pinjaman daerah di Sulawesi sebesar Rp 1,5 triliun. Pinjaman lunak  tersebut diakui baru berjalan efektif 2010 lalu.

 

Dalam pemberian pinjaman lunak, setiap daerah harus mengusulkan proyek berdasarkan hasil studi kelayakan  yang memenuhi aspek financial dan tekhnis serta asas manfaat terhadap masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah harus mendapatkan opini pengelolaan keuangan dari BPK minimal wajar dengan pengecualian.  Jika proyek  disetujui, pemerintah daerah harus mengembalikan utang disertai bunga dengan jumlah berdasarkan BI rate plus dua.

 

Pusat Investasi Pemerintah merupakan lembaga dibawah Kementrian Keuangan yang dibentuk sejak 2006 lalu sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan berbentuk badan layanan umum. Ruang lingkup investasi PIP meliputi, investasi jangka panjang berupa pembelian surat berharga, saham, dan surat hutang, serta investasi langsung yang meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. (Muhammad Sofyan)

 

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Radio

Get the Flash Player to hear this stream.

Rate this article

0