Home | Jurnal Makassar | Walikota Minta PD Pasar Makassar Raya Selesaikan Sertifikat Lahan Pasar

Walikota Minta PD Pasar Makassar Raya Selesaikan Sertifikat Lahan Pasar

By
Font size: Decrease font Enlarge font

Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya diminta segera menyelesaikan seluruh persoalan yang ada dalam pasar, khususnya alas hak atau sertifikat lahan yang sebagian besar belum dimiliki pasar tardisional di Makassar. Pemerintah kota Makasar memberi jangka waktu hingga akhir tahun ini ujtuk seluruh pasar tradisional telah mengantongi sertifikat. Pasalnya rehabilitasi pasar tradisional mulai dapat dilakukan diawal tahub 2018 mendatang.

Permintaan ini disampaikan Wali Kota Makassar Danny Pomanto saat ditemui SmartRadio di Balaikota belum lama ini. Dia mengatakan pasar tradisional di Makassar sangat berpotensi menjadi pasar tradisional yang sehat dan modern. Namun untuk mewujudkannya diperlukan suatu proses terutama dalam tata kelola yang baik, seperti retribusi pasar tidak lagi menggunakan recehan karena berpotensi rawan terjadi korupsi.

Menyikapi hal itu, Dirut PD Pasar Makassar Raya, Rahim Bustam mengatakan, arahan Wali Kota Makassar sangat membantu PD Pasar Makassar Raya mewujudkan pasar tradisional yang sehat. Pihaknya saat ini mengupayakan menyelesaikan persoalan pasar tradisional yang belum memiliki sertifikat. 

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar untuk mengurus alas hak berupa sertifat untuk 10 pasar.

Ketua Komisi B Bidang Keuangan DPRD Makassar, Amar Busthanul mengatakan, aset pemkot kini terancam jatuh ke tangan orang lain jika tidak ada keseriusan untuk melakukan sertifikasi. Adapun pasar yang tidak memiliki bukti kepemilikannya, diantaranya Pasar Maricaya, Hartaco, Pabaengbaeng, Panampu, Pasar Baru, Toddopuli, Mandai, Tamamaung, Sudiang dan beberapa lainnya.

Legislator Fraksi Gerindra ini menyebut akibat tidak jelasnya kepemilikan di lahan yang ditempati pasar, bantuan untuk pembangunan pasar dari pusat dialihkan ke daerah lain. Menurutnya Pemerintah Pusat tidak akan membangun pasar yang tidak memiliki bukti alas hak yang otentik. Muh.Said

Subscribe to comments feed Comments (0 posted)

total: | displaying:

You have to be logged in to post comments

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Please enter the code you see in the image:

Captcha

Radio

Get the Flash Player to hear this stream.

Rate this article

0